Skema Sertifikasi

Skema sertifikasi legalitas kayu (SVLK) yang dilaksanakan oleh Lembaga Mutu Hijau Indonesia adalah sebagai berikut:

 

No. Fungsi Penilaian Kesesuaian Persyaratan
1. Seleksi
Permohonan Permohonan ditujukan langsung kepada Direktur MHI dengan alamat: Gd. Manggala Wanabhakti Blok IV, Lt. 9 Wing AC Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pemohon diharuskan mengisi formulir permohonan FVLK 01.01 rev.3 atau FVLKH 01.01
Tipe Sertifikasi Tipe 6
Sistem manajemen mutu yang diterapkan Sistem manajemen umum
Waktu audit termasuk jika organisasi memiliki lebih dari 1 lokasi sesuai dengan kesepakatan antara Lembaga MHI dan organisasi pemohon dan setelah biaya disetujui
2. Determinasi
Audit Kecukupan Dokumen yang diperiksa Audit kecukupan dilakukan untuk verifikasi dokumen. Audit kecukupan dilakukan sesuai dengan PVLK 04/PVLKH 04

Dokumen yang diperiksa

IUI (lokasi dan penanggung jawab, RPBI, Kapasitas ijin, Flow proses, identitas pemasok bahan baku (untuk VLK Industri)

Bukti legalitas perusahaan, izin pemanfaatan kayu, izin kepemilikan tanah, RKT, peta izin kawasan, peta areal kerja, dokumen skshh (untuk VLK Hutan)

Verifikasi lapangan Dilakukan sesuai dengan PVLK 05 dan PVLKH 05
Tim auditor Terdiri atas 3 orang, 1 orang Ketua Tim dan 2 orang anggota.
Kriteria audit

Permenhut No. P.38/Menhut-II/2009 jo P.68/Menhut-II/2011 jo P.45/Menhut-II/2012, Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/2012 Lampiran 2.1 - 2.6

Tahapan verifikasi lapangan Pertemuan pembukaan, verifikasi dokumen dan observasi lapangan, pertemuan penutupan.
Laporan verifikasi lapangan Panduan untuk melakukan verifikasi lapangan sesuai dengan DPU 05. Dilakukan sesuai dengan PVLK 06/PVLKH 06 dan dokumen pendukungnya FVLK 06.01/FVLKH 06.01. Laporan hasil verifikasi lapangan disampaikan kepada organisasi pemohon dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak pertemuan penutupan dalam bentuk buku dan soft copy CD.
3. Evaluasi dan Keputusan
Pengkajian laporan hasil verifikasi lapangan Reviewer terdiri dari personel yang mengetahu masalah teknis di bidang kehutanan/sertifikasi dan inspeksi legalitas kayu Dilakukan sesuai dengan dengan PVLK 07/PVLKH 07 dan dokumen pendukungnya FVLK 07.01
Pengambilan kepiutusan sertifikasi Dilakukan oleh Council sesuai dengan PVLK 08
4. Lisensi
Dasar lisensi Diatur sesuai dengan PVLK 14/PVLKH 14 dan DPU 03
5. Survailen
Verfikasi lapangan Dilakukan sesuai dengan PVLK 09/PVLKH 09
Laporan survailen Dilakukan sesuai dengan PVLK 06 dan dokumen pendukungnya FVLK 06.01
6. Audit Khusus Dilakukan untuk menginvestigasi keluhan
Verifikasi lapangan Dilakukan sesuai dengan PVLK 11/PVLKH 11 dan PVLK 05/PVLKH 05
Laporan audit khusus Dilakukan sesuai dengan PVLK 06/PVLKH 06 dan dokumen pendukungnya FVLK 06.01/FVLKH 06

Syarat dan Aturan Sertifikasi

Organisasi/auditee berhak untuk:

  • Mengajukan banding dan keluhan kepada Lembaga MHI
  • Mendapatkan informasi tentang perubahan persyaratan sertifikasi legalitas kayu
  • Mendapat penjelasan tambahan terkait dengan permohonan sertifikasi
  • Memperoleh informasi terkait nama tim audit yang akan melaksanakan verifikasi lapangan.
  • Menggunakan logo Lembaga MHI sesuai dengan aturan penggunaan logo yang ditetapkan Lembaga MHI.
  • Mengajukan permohonan perluasan dan pengurangan ruang lingkup sertifikasi
  • Menggunakan tanda V Legal sesuai ketentuan yang berlaku (khusus untuk Sertifikasi Legalitas Kayu)

Organisasi/auditee mempunyai kewajiban untuk:

  • Menandatangani kontrak antara Lembaga MHI dan organisasi
  • Memenuhi persyaratan yang ditetapkan
  • Menjamin bahwa setiap informasi yang diberikan ke Lembaga MHI adalah mutakhir
  • Memberi izin kepada auditor Lembaga MHI untuk melaksanakan sertifikasi awal, survailen, resertifikasi di seluruh lokasi organisasi.
  • Membantu Lembaga MHI dalam pelaksanaan investigasi dan penyelesaian terhadap keluhan atau keberatan yang datang dari pihak ketiga  
  • Memberi izin kepada auditor dari badan akreditasi untuk melakukan penyaksian audit terhadap auditor Lembaga MHI yang sedang melakukan audit di organisasi.
  • Menyiapkan pengaturan yang diperlukan untuk kegiatan audit, akses terhadap lokasi, rekaman dan dokumen.
  • Menggunakan logo Lembaga MHI dan logo badan akreditasi (KAN) sesuai dengan aturan dan tidak ada pernyataan yang menginterpretasikan penyalahgunaan logo.
  • Membayar biaya sertifikasi awal, survailen, resertifikasi, perluasan ruang lingkup dan biaya lain yang ditetapkan Lembaga MHI.
  • Memberikan informasi perubahan hal-hal sebagai berikut secepatnya kepada Lembaga MHI: (a) perubahan kepemilikan (b) perubahan struktur atau manajemen organisasi (c) perubahan yang mempengaruhi sistem manajemen.
  • Menjaga dan mengendalikan penggunaan Tanda V-Legal sesuai dengan pedoman penggunaan Tanda V-Legal sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 (khusus Sertifikasi Legalitas Kayu)

Lembaga MHI wajib:

  • Mengumumkan rencana pelaksanaan verifikasi LK terhadap Organisasi di media massa dan atau website Departemen Kehutanan (www.dephut.go.id) paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan verifkasi (khusus untuk Sertifikasi Legalitas Kayu)
  • Mempublikasikan setiap penerbitan, perubahan, dan pembekuan atau pencabutan sertifikat segera setelah penetapan keputusan sertifikasi.
  • Menyediakan informasi terkait syarat dan aturan sertifikasi dan ruang lingkup sertifikasi dalam bentuk hard copy maupun tersedia di website.
  • Memberitahukan kepada Generic Cialis organisasi setiap perubahan persyaratan sertifikasi yang berlaku termasuk jangka waktu penyesuaian dan verifikasi penyesuaiannya.
  • Menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang diperoleh selama kegiatan audit maupun proses pengambilan keputusan.
  • Tidak memberikan informasi yang bersifat rahasia tentang organisasi kepada pihak ketiga kecuali ada izin tertulis dari pihak berwenang atau dipersyaratkan oleh Undang-Undang.
  • Menjaga dan mengendalikan penggunaan Tanda V-Legal sesuai dengan pedoman penggunaan Tanda V-Legal sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 (khusus Sertifikasi Legalitas Kayu).

Biaya Sertifikasi

  • Biaya ditetapkan dalam besaran man days tergantung pada kapasitas produksi. Biaya tidak termasuk transportasi dan akomodasi auditor.

Penanganan Keluhan dan Banding

  • Keluhan atau banding disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data pendukung berupa bahan bukti  yang relevan dan yang ditujukan kepada Direktur. Keluhan dapat disampaikan melalui surat tertulis (pos dan faksimili),  Penyampaian keluhan melalui telepon tidak termasuk dalam keluhan yang ditangani melalui prosedur ini.
  • Lembaga Mutu Hijau Indonesia akan membentuk Tim independen untuk penyelesaian keluhan dan banding. Keputusan Tim  akan disampaikan kepada yang mengajukan keluhan/banding.
  • Untuk sertifikasi SVLK, pengajuan keluhan harus dalam bentuk tertulis dari Pemantau Independen yang ditujukan kepada Lembaga MHI. 
  • Organisasi harus menyesaikan permintaan tindakan perbaikan. Bilamana organisasi tidak dapat memenuhi permintaan tindakan perbaikan maka status sertifikasi dapat dibekukan.

Keputusan Sertifikasi

Pemberian

Sertifikat SVLK, ISO 9001 dan ISO 14001 diberikan oleh Lembaga MHI setelah diputuskan oleh Council. Sertifikat  Lembaga MHI berlaku selama 3 (tiga) tahun. 

Pemeliharaan

Lembaga MHI melaksanakan kunjungan survailen untuk memantau konsistensi kinerja organisasi yang disertifikasi secara periodik setahun sekali. Kunjungan pertama dilakukan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal terbitnya sertifikat. Hasil survailen disampaikan oleh Manajer Teknis kepada organisasi.

Penundaan/pembekuan

Lembaga MHI dapat membekukan lingkup sertifikasi SVLK organisasi berdasarkan hal berikut:

  • Tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai tata waktu yang ditetapkan
  • Organisasi tidak melakukan tindakan koreksi terhadap hasil audit, survailen atau re-sertifikasi dalam kerangka waktu yang ditetapkan;
  • Analisis keluhan atau informasi yang ada memberikan bukti bahwa organisasi yang disertifikasi tidak memenuhi kriteria verifikasi legalitas kayu yang ditetapkan Lembaga MHI;
  • Penyalahgunaan logo Lembaga MHI;
  • Bila kesimpulan tim audit menyatakan bahwa beberapa ketidaksesuaian yang tidak memenuhi namun tidak diperbaiki;
  • Atas permintaan organisasi.

Dalam periode pembekuan, organisasi harus menghentikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan organisasi yang disertifikasi termasuk menerbitkan dan menyebarluaskan segala bentuk publikasi termasuk iklan yang berisi pernyataan disertifikasi oleh Lembaga MHI. Organisasi yang dicabut sertifikasinya harus mengembalikan sertifikat legalitas kayu.

Direktur menetapkan periode penundaan/pembekuan yaitu tidak lebih dari 6 (enam) bulan. Apabila setelah periode pembekuan berakhir belum memperbaiki statusnya, maka Direktur dapat mengusulkan Council untuk menetapkan pencabutan status sertifikasinya.

Pencabutan

Lembaga MHI mencabut status sertifikasi SVLK organisasi bila:

  • tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat.
  • secara hukum terbukti melakukan pelanggaran, antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran HAM, membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal.
  • pemegang sertifikat Legalitas Kayu kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usaha dicabut.

Pengurangan Lingkup Sertifikasi

Lembaga MHI dapat mengurangi lingkup sertifikasi organisasi bila:

  • Hal-hal yang mempengaruhi sistem; atau
  • Atas permintaan organisasi.

Lingkup Sertifikasi

Lembaga MHI melakukan sertifikasi :

  1. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk SVLK Industri dan SVLK hutan (Permenhut No. 38/Menhut-II/2009 jo Permenhut P.68/Menhut-II/2011 jo P45/Menhut-II/2012)
  2. Sistem Manajemen Mutu untuk lingkup (1) Pertanian dan Perikanan, (3) Produk makanan, minuman dan tembakau (6) Kayu dan produk kayu (7) Pulp, kertas dan produk kertas
  3. Sistem Manajemen Lingkungan untuk lingkup (1) Pertanidan dan Perikanan, (3) Produk makanan, minuman dan tembakau, (6) Kayu dan produk kayu (7) Pulp, kertas dan produk kertas
  4. VLO/VLC skema TFF
     

Aturan Penggunaan Logo

  • Tanda sertifikasi (logo Lembaga MHI) harus digunakan dengan nama dan brand Lembaga MHI (Accurate, Committed and Trustworthy) dan standar yang berlaku serta nomor sertifikat.
  • Tanda sertifikasi (logo Lembaga MHI) tidak boleh terlihat lebih jelas dari pada nama dan logo organisasi yang disertifikasi

Kerja sama MHI dengan Lembaga Lain:

  • Tropical Forest Foundation (TFF) : Mutu Hijau Indonesia telah menandatangani MoU dengan Tropical Forest Foundation (TFF), yang bertujuan untuk membantu industri pengolahan kayu dan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) untuk melaksanakan sertifikasi VLC dan RIL sehingga dapat meningkatkan kredibilitas dan akses pasar. Dengan penandatanganan Mou ini, PT. MHI dapat melakukan audit CoC dari hutan sampai dengan industri, audit Reduced Impact Logging (RIL) dan dapat menerbitkan sertifikat legalitas dan sertifikat CoC sesuai dengan standar TFF.

Add this to your website